Kapal Diwajibkan Mengunakan Bahan Bakar Solar Campur Biodiesel

Semua kapal, industri alat berat, serta semua type mesin diesel baik kendaraan umum, dan mobil spesial dapat diwajibkan mengfungsikan bahan bakar solar yang dicampur biodiesel. Porsi biodiesel di dalam solar dengan menggunakan alat ukur flow meter tokico ditetapkan 20% (B20).

 

Hal itu seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 berkenaan Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 berkenaan Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Presiden Jokowi udah menandatangi keputusan baru ini pada 15 Agustus 2018 dan segera diundangkan pula oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

 

Menanggapi keputusan tersebut, Sutrisno, Direktur Rekayasa Umum dan Pemeliharaan PT PAL Indonesia, perihal kebijakan mandatori penggunaan B20 di industri kapal dan pembangkit listrik, memberikan multiflier pengaruh positif bagi industri perkapalan dan industri berat layaknya PT PAL.

Selama ini, kewajiban penggunaan solar bercampur biodiesel hanya berlaku bagi penerima public pelayanan obligation (PSO) layaknya PLN dan KAI. Tetapi, menjadi bulan depan, kewajiban itu diperluas untuk semua type mesin diesel, baik kendaraan lazim mobil pribadi, industri alat berat sampai angkutan kapal.

 

Sutrisno menyatakan, untuk mesin kapal dengan teknologi terkini yang mengfungsikan injektor bahan bakar dengan proses selenoid lebih peka pada mutu bahan bakar.

Sehingga pemilik kapal mesti pertimbangkan semua segi baik performa, cost maintenance, ketahanan (durability) dan segi lainnya untuk mengganti type bahan bakar yang dapat digunakan. “Sebagai alternatif solusi bisa dilaksanakan dengan cara memodifikasi proses suplai bahan bakar,” katanya.

Modifikasinya yaitu dilaksanakan treatment B20 sebelum masuk ke tanki bahan bakar harian, serta treatment sebelum masuk ke ruang bakar mesin.

 

Menurutnya di sektor pembangkit listrik, pada pembangkit listrik PLTMD milik PLN lebih-lebih udah banyak yang mengfungsikan B30, dan lebih-lebih kedepannya pemerintah mencanangkan penggunaan B100.

Untuk kebijakan ini, dibutuhkan tambahan proses suplai bahan bakar dengan penambahan fuel storage tank yang ditambah heater, pompa suplai bahan bakar, fuel separator dan filter. “Modifikasi ini menjadi kesempatan pasar usaha repair and maintenance PT PAL. Dalam hal ini PT PAL udah mengupas dengan PLN maupun enggine maker,” ungkap Sutrisno.

 

Ada sejumlah segi positif dari perluasan mesti B20. Misalnya, devisa bisa dihemat karena porsi impor solar bisa ditekan. Hitungan di atas kertas, Indonesia bisa menghemat devisa US$ 3,4 miliar atau sekitar Rp 50 triliun per tahun lewat program B20.

Pebisnis kelapa sawit terhitung nikmati berkah. Perluasan mesti B20 dapat sebabkan kenaikan keinginan biodiesel dan memperbesar pasar biodiesel di di dalam negeri.

 

Kementerian Perhubungan (Kemhub) tunjukkan udah menggelar uji coba penggunaan B20 pada tiga type angkutan yaitu bus, truk dan kapal ferry. Hasilnya, B20 lulus uji emisi kendaraan dan safe bagi kendaraan.

Kemhub terhitung berjanji terus mensosialisasikan ke Organisasi Angkutan Darat (Organda), Asosiasi Truk Indonesia (Aptrindo), dan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). “Saya dapat dorong operator bus, operator truk, dan kapal ferry mengfungsikan B20,” kata Budi Setiadi Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemhub.

 

Hitungan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana, tahun ini penyerapan biodiesel menjadi 4 juta kiloliter (kl), naik 25% dari tahun lantas yang sebanyak 3,2 juta kl seiring perluasan B20. Tahun 2019, penyerapan biodiesel bisa capai 6 juta-6,2 juta kl.

Selain Kemhub, Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terhitung mempersiapkan dana subsidi biodiesel. Tahun ini nilainya pada Rp 7 triliun-Rp 9 triliun.

 

Jumlah itu lebih rendah dibandingkan 2017 yang Rp 10 triliun, lantaran selisih harga biodiesel dengan harga keekonomiannya di tahun ini makin lama tipis. “Agustus ini misalnya, selisihnya Rp 500 per liter dan Juli berselisih Rp 915 per liter. Tahun lantas selisihnya Rp 6.000 per liter,” ujar Edi Wibowo Direktur Penyaluran Dana BPDPKS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *