Cara Pendirian PT (Perseroan Terbatas)

PT adalah salah satu bentuk perusahaan yang secara hukum dianggap di Indonesia bersama dengan bersama dengan bentuk – bentuk perusahaan lainnya.

PT sendiri miliki karakteristik khas yang membedakannya bersama dengan bentuk perusahaan yang lain, yaitu bahwa PT atau Perseroan Terbatas miliki standing sebagai perusahaan berbadan hukum, sebaliknya, perusahaan lain seperti CV (Commanditaire Vennootschaft) dan Firma tidak berstatus badan hukum. Adapun undang – undang yang tertentu mengatur berkenaan Perseroan Terbatas adalah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas (PT), setelah itu disebut UUPT, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas serta terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

 

Syarat Pendirian PT

UUPT memenentukan sebagian beberapa syarat umum yang perlu terpenuhi di dalam mendirikan perusahaan Perseroan Terbatas. Persyaratan umum yang dimaksud, yaitu meliputi; pertama syarat para pendirinya, kedua syarat berkenaan basic beridrinya dan ketiga syarat permodalan. Berikut adalah penjelasan berasal dari masing – masing syarat tersebut.

Syarat Pendiri PT

Pasal 7 UUPT pilih bahwa pendirian PT Perseroan Terbatas perlu 2 (dua) orang atau lebih, dimana masing – masing pendiri tersebut menyita bagian saham terhadap pas perseroan didirikan.

Orang yang dimaksud di dalam perihal ini meliputi semua WNI atau WNA, terkecuali suami bersama dengan bersama dengan isteri mengingat tidak ada pembelahan harta berasal dari keduanya agar tidak mampu mendirikan PT secara bersama dengan – sama.

Apabila, setelah perusahaan meraih standing badan hukum, pemegang saham tidak cukup berasal dari dua orang, maka jangka pas paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham perlu mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain agar pemegang saham jadi dua atau lebih.

Ketentuan ini berupa perlu agar jikalau tidak dilakukan maka mampu berakibat dibatalkannya perseroan oleh pengadilan.

 

Syarat Dasar Berdirinya PT

Syarat ini berkenaan bersama dengan legalitas pendirian perusahaan, yaitu bahwa pendirian PT perlu berdasarkan sebuah akta otentik yang dibikin oleh atau di hadapan notaris. Pasal 8 UUPT pilih bahwa akta pendirian PT perlu memuat Anggaran Dasar dan info lain yang berkenaan bersama dengan perusahaan, yaitu identitas para pendiri, direksi dan komisaris, kuantitas dan nominal saham yang di tempatkan dan disetor.

 

Syarat Permodalan PT

Terkait bersama dengan syarat permodalan PT, pasal 32 ayat (1) pilih bahwa modal Perseroan Terbatas adalah sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000/Lima Puluh Juta Rupiah.

Namun demikian sejak berlakunya PP No. 29 Tahun 2016 ketentuan modal sekurang-kurangnya di dalam UUPT mampu disimpangi, dimana besaran modal perseroan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri dimana perlu disebutkan di dalam akta pendirian PT.

Dari modal basic perusahaan tersebut setidaknya 25% perlu di tempatkan dan disetor yang dibuktikan bersama dengan bukti penyetoran yang sah.

 

Proses dan Cara Pendirian PT

Selanjutnya berkenaan proses dan langkah pendirian PT dimana perlu melalui sebagian tahapan sebagaimana bakal diuraikan tersebut ini.

 

Tahap I: Persiapan Data – Data Pendirian PT

Hal pertama yang perlu dilakukan di dalam tahapan dan langkah pendirian PT adalah pasti saja menyiapkan data – data yang diperlukan sebagaimana telah ditentukan oleh UUPT dan ketentuan perundang – undangan lainnya. Data – data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

 

Nama PT. Nama perusahaan perlu memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan, yaitu antara lain sekurang-kurangnya terdiri berasal dari tiga suku kata, belum dipakai perusahaan lain dan lain sebagainya. Ketentuan berkenaan nama PT diatur terhadap PP 43/2011 berkenaan Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Tempat dan Domisili Perusahan, dimana perlu ditentukan secara paham dan tercantum di dalam akta pendirian PT.
Maksud dan obyek perusahaan. Data ini mengatakan berkenaan kegiatan perusahaan terhitung type usahanya. Pada anggaran basic PT, maksud dan obyek tersebut tercantum terhadap pasal 3.

Struktur permodalan PT, yaitu kuantitas modal basic perusahaan yang disepakati serta modal yang disetor dan di tempatkan dan lain sebagainya.Pengurus PT, meliputi direksi dan komisaris. Data direksi dan komisaris PT yang bakal didirikan perlu dipersiapkan.

 

Tahap II: Akta Pendirian PT oleh Notaris

Setelah semua data tersebut di atas ada maka langkah setelah itu adalah mendatangi notaris untuk berharap pembuatan akta pendirian PT. Akta pendirian PT mampu dibikin oleh notaris dimana saja, bersama dengan catatan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Akta pendirian PT perlu ditanda tangani para pendiri namun mampu dikuasakan kepada orang lain.

 

Tahap III: Pengesahan Pendiri Melalui SK Menteri

Pengesahan oleh menteri di dalam perihal ini Menteri Hukum dan HAM bertujuan untuk beri tambahan standing badan hukum kepada PT. Biasanya, pengajuan pengesahan ke menteri terhitung merupakan bagian berasal dari jasa yang di tawarkan oleh notaris bersama dengan tambahan cost tertentu. Setelah PT formal berstatus badan hukum maka padanya bakal berlaku hak dan kewajiban yang bakal menempel selalu terhitung kewajiban membayar pajak.

 

Tahap IV: Mengurus Dokumen Kelengkapan PT Lainnya

Setelah PT mendapat pengesahan berasal dari Menteri Hukum dan HAM maka PT tersebut telah sah berdiri dan berbadan hukum. Namun demikian, sebagian dokumen pendukung PT yang baru berdiri tersebut perlu ditambah bersama dengan perizinanan – perizinanan, baik perzinan umum maupun perizinan khusus.

Perizinan umum meliputi: Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) , Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dimana diajukan ke Pemerintah Daerah dan kebanyakan selesai di dalam 10 hari kerja.

Disamping itu NPWP PT terhitung terhitung perizinan umum yang perlu diurus di Kantor Pajak Pratama setempat. Pengurusan NPWP tersebut mensyaratkan berkas yang terdiri berasal dari fotokopi SKDU, akta pendirian perusahaan, dan surat ketentuan pengesahan akta berasal dari Menteri.

Perizinan tertentu meliputi perizinan yang tertentu diwajibkan bagi PT sesuai bersama dengan type usahanya. Misalnya, PT yang type usahanya berupa jasa konstruksi maka perlu miliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) bagi perusahaan yang bergerak di bidang perkebenan, dan lain sebagainya.

Setelah melewati tahapan – tahapan di atas maka Perseoran Terbatas yang bersangkutan mampu menggerakkan usahanya secara sah. Demikian penjelasan berkenaan syarat dan tahapan – tahapan serta langkah pendirian PT, terima kasih. Semoga bermanfaat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *