Suap Dana Perimbangan Daerah Seret PPP

Suap Dana Perimbangan Daerah Seret PPP

JAKARTA, hargajualgenset.club — Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan perkara suap dana perimbangan daerah. Kasus ini diduga melibatkan banyak politikus dan kepala daerah dari berbagai partai. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pengembangan kasus ini akan menjerat pihak lain yang diduga menerima keuntungan dalam proses transfer dana ke pusat dan daerah. Selama penyidikan kasus ini dalam empat bulan terakhir, kata Febri, penyidik meyakini ada pihak-pihak lain yang terlibat. “Pengembangan bisa dilakukan ke sektor mana pun, sepanjang ada bukti yang mendukung,” kata dia, kemarin. Selama penyidikan kasus ini, Komisi telah memeriksa setidaknya 12 bupati dan wali kota dari berbagai partai dan belasan politikus daerah atau pusat dari Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan. Komisi telah menyita uang Rp 1,4 miliar dalam pecahan dolar Singapura dari Wakil Bendahara Umum PPP, Puji Suhartono, saat menggeledah rumahnya di Bintaro pada akhir Juli lalu.

Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy juga diperiksa penyidik pada pekan lalu seputar tugas Puji di partai dan duit yang disita itu. Uang yang disita dari rumah Bendahara PPP itu diduga berkaitan dengan suap dari kontraktor untuk memuluskan anggaran pengadaan di daerah yang berasal dari dana transfer daerah. Seseorang yang mengetahui konstruksi perkara ini mengatakan uang dari Puji untuk partai salah satunya bersumber dari kontraktor yang menitipkan proyek di daerah lewat Komisi Keuangan DPR, untuk dibahas bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah. Uang itu, kata dia, juga digunakan untuk penyelenggaraan Muktamar Islah PPP dua tahun lalu.

Romahurmuziy membantah mengetahui asal uang yang disita KPK dari rumah Puji. Ia mengatakan tak pernah menyuruh bendahara partai untuk mencari dana penyelenggaraan muktamar dengan meminta dari pihak swasta. “Apakah itu inisiatif yang bersangkutan, saya tidak tahu,” kata Romi, sapaan Romahurmuziy. “Yang bersangkutan, kan, juga punya bisnis pribadi.” Tugas dan fungsi Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah membuat lembaga ini rentan menjadi mafia anggaran. Direktorat tersebut bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer daerah. Alokasi penggunaan hasil pajak dan retribusi daerah juga dibahas di direktorat ini. Pengungkapan kasus ini dilakukan Komisi dengan dibantu Bidang Investigasi Inspektorat Kementerian Keuangan. Empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo; politikus Partai Demokrat Amin Santono; dan dua pengusaha, yaitu Ahmad Ghiast dan Eka Kamaluddin. Ahmad Ghiast telah dituntut 3 tahun penjara dan masih menunggu vonis hakim. Adapun Amin dan Eka akan disidang dalam waktu dekat. “Pelimpahan berkas sudah dilakukan untuk masuk penuntutan,” kata Febri. Kemarin, Amin Santono dan Eka diperiksa sebagai tersangka untuk terakhir kalinya. Keduanya tidak memberi komentar apa pun setelah diperiksa. Puji juga tidak dapat dikontak hingga kemarin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *