Syarat-Syarat Pendirian PT Dan Juga CV

1. COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV)

Persekutuan Komanditer (CV) adalah persekutuan yang didirikan oleh sedikitnya 2 (dua) orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau lebih dari satu orang yang menggerakkan perusahaan.

 

 

Berikut ini adalah langkah-langkah pendirian CV :

 

PEMBUATAN AKTA DAN PENDIRIAN CV

Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh notaris, bersama dengan menyerahkan :

-Fotokopi KTP Direktur dan Persero Pasif (Komisaris)
-Fotokopi NPWP Direktur dan Persero Pasif (Komisaris)
-Nama CV
-Penjelasan mengenai bidang usaha
-Foto Direktur ukuran 3×4 latar belakang merah

 

PEMBUATAN SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Surat ini diajukan ke kelurahan setempat, sebagai bukti info alamat perusahaan bersama dengan beberapa syarat :

-Pengisian formulir pengajuan SKDP
-Melampirkan legalitas perusahaan (Akta Pendirian & SK Menkumham)
-Fotokopi kontrak/sewa tempat bisnis atau bukti kepemilikan tempat usaha
-Surat info dan pemilik gedung kalau bedomisili di gedung perkantoran/pertokoan
-Fotokopi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) th. terakhir
-Fotokopi IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
-Foto gedung/ruangan kelihatan luar dan dalam

 

PEMBUATAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

Permohonan pendaftaran mesti pajak badan bisnis diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai bersama dengan domisili perusahaan. Selain mendapat kartu NPWP, nanti terhitung akan mendapat surat info terdaftar sebagai mesti pajak bersama dengan beberapa syarat :

-Pengisian formulir pengajuan NPWP
-Melampirkan legalitas perusahaan (Akta Pendirian, SK Menkumham & SKDP)
-Fotokopi KTP, NPWP & KK Direktur

 

PEMBUATAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Permohonan diajukan ke Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten untuk golongan SIUP menengah dan kecil. Sedangkan SIUP besar diajukan ke Dinas Perdagangan Propinsi bersama dengan persyaratannya:

-Pengisian formulir pengajuan SIUP
-Melampirkan legalitas perusahaan (Akta Pendirian, SK Menkumham, SKDP & NPWP)
-Pas foto direktur perusahaan ukuran 3×4 (2 lembar) berwarna.

 

PEMBUATAN SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Surat ini diajukan ke kelurahan setempat, sebagai bukti info alamat perusahaan bersama dengan beberapa syarat :

-Pengisian formulir pengajuan SKDP
-Melampirkan legalitas perusahaan (Akta Pendirian & SK Menkumham)
-Fotokopi kontrak/sewa tempat bisnis atau bukti kepemilikan tempat usaha
-Surat info dan pemilik gedung kalau bedomisili di gedung perkantoran/pertokoan
-Fotokopi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) th. terakhir
-Fotokopi IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
-Foto gedung/ruangan kelihatan luar dan dalam

 

PEMBUATAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

Pendaftaran dilaksanakan ke Dinas Perdagangan yang berada di Kota/Kabupatcn domisili perusahaann :

-Pengisian formulir pengajuan SIUP
-Melampirkan legalitas perusahaan (Akta Pendirian, SK Menkumham, SKDP, NPWP & TDP)
-Pas foto direktur perusahaan ukuran 3×4 (2 lembar) berwarna
-Dengan demikian, berkas dokumen yang kita dapatkan meliputi :
-Akta pendirian CV
-Surat Keterangan Domisili Perusahaan
-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
-Pengesahan Pengadilan
-SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
-TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

 

2. PERSEROAN TERBATAS (PT)

PT atau Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang dimiliki oleh sedikitnya dua orang bersama dengan tanggung jawab yang cuma berlaku terhadap perusahaan tanpa melibatkan harta khusus dari pengurus dan pemegang saham perusahaan tersebut. Di dalam PT, Pemilik Modal (Pemegang Saham) tidak mesti memimpin perusahaan bersama dengan cara menunjuk orang lain di untuk jadi Direktur atau Komisaris.

-Syarat lazim pendirian perseroan terbatas (PT) adalah :
-Fotokopi KTP, NPWP & KK para pemegang saham dan pengurus, sedikitnya 2 orang
-Foto Direktur ukuran 3×4 latar belakang merah
-Copy PBB th. paling akhir sesuai domisili perusahaan
-Copy Surat Kontrak/Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha
-Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung jikalau berdomisili di Gedung Perkantoran
-Surat Keterangan RT / RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar jakarta
-Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman
-Surat Keterangan Zonasi dari Kelurahan
-Stempel Perusahaan

 

Note :

– Sebagian besar tempat di DKI Jakarta mensyaratkan sedikitnya salah satu direktur berasal dari DKI Jakarta, perihal ini ditunjukkan bersama dengan KTP berdomisili DKI Jakarta.

– NPWP yang diberikan direkomendasi telah diupdate, baik secara wilayah yang sama bersama dengan KTP maupun kesesuaian Info tambahan layaknya NIK, No Telepon dan Email.

– Untuk Suami-Istri yang NPWPnya disatukan, maka mesti diupdate agar nama pasangan terhitung tercantum di NPWP tersebut.

– Untuk Suami-Istri yang tidak miliki perjanjian pranikah dan ditambakan mendirikan PT berdua, maka mesti mengajak 1 pihak kembali untuk melengkapi lapisan pemegang saham dan pengurus.

 

 

Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 adalah sebagai berikut:

-Pendiri (Direktur dan Komisaris) sedikitnya terdiri dari 2 orang atau lebih
-Nama Perusahaan
-Susunan pemegang saham (pendiri mesti mengambil alih anggota dalam saham)
-Akta pendirian mesti disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
-Menetapkan nilai Modal basic dan modal disetor (nilai modal setor sedikitnya 25% dari modal dasar)
-Klasifikasi perusahaan :

 

PT KECIL

Modal Setor lebih dari

Rp 50.000.000,-
PT MENENGAH
Modal Setor lebih dari

Rp 500.000.000,-

PT BESAR

Modal Setor lebih dari

Rp 10.000.000.000,-

Pengurus terdiri dari Minimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris
Pemegang saham mesti WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
Akta Notaris yang berbahasa Indonesia

 

Tahapan Pendirian Perseroan Terbatas

1. Pengecekan Nama
2. Pembuatan Draft Akta
3. Tanda Tangan Akta
4. Pengesahan di Kementrian Hukum dan HAM
5. Pengajuan SKDP Sementara
6. Pengajuan NPWP Perusahaan
7. Pengajuan SKDP Perpanjangan
8. Pengajuan SIUP
9. Pengajuan TDP

 

1. Pengecekan Nama

Pada Tahap pendirian pt ini, Anda mesti sediakan opsi nama untuk di cek oleh notaris. Proses ini akan mengkonfirmasi apakah nama yang diajukan mampu digunakan atau mesti manfaatkan nama baru untuk diajukan kembali.

 

 

2. Pembuatan Draft Akta

Setelah Nama telah dinyatakan mampu digunakan, notaris akan mengakibatkan draft Akta atas nama PT yang telah disetujui tadi. Biasanya Anda akan mendapatkan draft awal untuk direvisi sebelum sistem sinyal tangan Akta di hadapan notaris.

 

 

3. Tanda Tangan

Setelah draft akta telah direvisi, maka Akta akan ditandatangani oleh pemilik saham perusahaan di hadapan notaris. Normalnya tiap tiap pemegang saham diwajibkan untuk turut dan di tandatangani Akta. Jika Pengurus perusahaan bukan pemegang saham, tidak mesti untuk datang di anggota ini.

 

 

4. Pengesahan di Kementrian Hukum dan HAM

Notaris akan mengurus pengesahan atas Akta yang baru ditandatangani untuk disahkan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan akan membuahkan dokumen yang disebut SK Kemenkumham. Tanpa dokumen ini, maka Akta tidak akan dianggap sah secara hukum.

Setiap pergantian yang dilaksanakan di Akta memerlukan SK yang baru untuk mengesahkan pergantian yang dibuat. Akta berlaku seumur hidup, tetapi masa berlaku pengurus perusahaan cuma berlaku maksimal 5 tahun. Hal ini memerlukan Akta untuk diperbaharui dan disahkan kembali sedikitnya tiap tiap 5 tahun.

 

 

5. Pengajuan Surat Keterangan Domisili Perusahaan(SKDP) Sementara

Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau disebut SKDP adalah surat yang menerangkan wilayah domisili dari suatu perusahaan. Biasanya surat ini dibuat di Kelurahan setempat di mana alamat perusahaan ditulis. Surat ini berlaku sepanjang 1 bulan sesudah surat ini dikeluarkan. Fungsi SKDP Sementara adalah sebagai syarat pengajuan NPWP Perusahaan.

 

 

6. Pengajuan NPWP (Nomor Pokok Wajib Perusahaan) Perusahaan

NPWP Perusahaan dibuat sebagai sarana administrasi perpajakan perusahaan. NPWP biasanya diurus oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Kebanyakan tempat KPP mensyaratkan ada SKDP Sementara sebagai persyaratan. Namun ada lebih dari satu tempat di mana NPWP mampu segera diajukan sesudah Akta telah disahkan oleh Kemenkumham. NPWP Perusahaan berlaku seumur hidup jikalau jikalau ada pindahan domisili perusahaan.

 

 

7. Pengajuan SKDP Perpanjangan

SKDP Perpanjangan diajukan sesudah NPWP Perusahaan telah diberikan oleh KPP. Masa berlaku SKDP Perpanjangan adalah 1 th. untuk domisili virtual office. Namun untuk domisili fisik layaknya area kantor berlaku 5 tahun.

 

 

8. Pengajuan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan adalah dokumen perizinan yang melegalkan suatu perusahaan untuk laksanakan kegiatan perdagangan. Biasanya SIUP memuat 3 bidang bisnis utama sesuai klasifikasi KBLI yang dilaksanakan Perusahaan tersebut. Bidang Usaha yang tidak tercantum di dalam SIUP tetap mampu dilaksanakan oleh si Perusahaan sepanjang bidang Usaha tersebut tetap tercantum di Akta Perusahaan.

 

 

9. Pengajuan TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

TDP adalah tahapan akhir dari perizinan lazim Perusahaan. TDP atau Tanda Daftar Perusahaan adalah salah satu bukti bahwa Perusahaan telah laksanakan mesti daftar perusahaan. Sebagian tempat di DKI mampu mendaftarkan SIUP dan TDP secara paralel. TDP biasanya diisi oleh satu bidang bisnis yang paling utama di SIUP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *