Sejarah Papua Barat (West Papua)

Papua atau New Guinea Barat bahasa inggris: west papua adalah wilayah Indonesia yang terletak di bagian barat pulau Papua. Wilayah ini dibagi menjadi dua provinsi: Papua dan provinsi Papua Barat. Berikut adalah sejarah Papua, yang dirangkum dari berbagai sumber:

Perselisihan dengan Belanda

Sejarah pendirian Papua dimulai dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) tanggal 27 Desember 1949. Konferensi ini mengarah pada pengalihan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Namun, KMB telah meninggalkan kekacauan di Indonesia dan Belanda. Keduanya merasa berhak mendarat di Papua Barat. Belanda menginginkan Papua Barat atau Nugini Belanda sebagai negara terpisah di bawah naungan Kerajaan Belanda.

Indonesia masih berbeda. Indonesia ingin melakukan perjalanan ke seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Negosiasi atas nama negosiasi berlangsung tetapi tidak memuaskan titik pertemuan. Uni Indonesia-Belanda, diamanatkan oleh KMB, dibubarkan pada Agustus 1954.

Belanda masih ingin mempertahankan Papua Barat, masalahnya akhirnya diserahkan ke forum PBB pada tahun 1954, 1955, 1957 dan 1960. Di Majelis Umum PBB pada bulan September 1961, Menteri Luar Negeri Belanda, Joseph Marie Antoine Hubert Luns membuat proposal untuk Papua Barat berada di bawah pengawasan PBB sebelum referendum diadakan. Namun, Majelis Umum PBB menolak proposal tersebut. Presiden Sukarno kemudian membentuk perintah Mandala untuk mengambil alih Papua pada 2 Januari 1962.

Pelatihan berlangsung melalui Keputusan Presiden no. 1 tahun 1962. Mayor Jenderal Suharto diangkat menjadi komandan operasi militer ini.
Belanda akhirnya ingin kembali bernegosiasi dengan Indonesia. Pada 15 Agustus 1962, sebuah perjanjian New York disepakati bahwa Belanda akan menyerahkan wewenang atas Papua kepada Otoritas Eksekutif Sementara PBB (UNTEA).

Perjanjian New York mewajibkan Indonesia untuk melakukan opini publik (Pepera). Orang-orang Papua Barat akan memutuskan sendiri apakah mereka ingin menjadi bagian dari Indonesia atau tidak. Batas waktu untuk implementasi undang-undang tentang pilihan bebas ditetapkan sampai akhir tahun 1969 dengan PBB sebagai pengawas.

Pada 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan wewenang administrasi Papua ke UNTEA. Akhirnya, pada tanggal 31 Desember 1962, pemerintah de jure Indonesia di Papua mulai di bawah pengawasan PBB. Bendera Belanda telah digantikan oleh bendera merah dan putih.

Papua sepenuhnya diberikan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Posisi Irian Barat menjadi lebih pasti setelah referendum tentang tindakan pilihan bebas yang terjadi pada tahun 1969, sehingga orang-orang Irian Barat telah memilih untuk menjadi bagian dari Indonesia.

Gubernur Papua pertama

Pemerintah Indonesia kemudian menunjuk Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore, untuk menjadi gubernur pertama Papua pada tahun 1956-1961. Provinsi Irian Barat karena itu dibentuk dari 1969 hingga 1973.
Irian Barat kemudian digantikan oleh Irian Jaya dari Suharto.

Nama itu tetap digunakan secara resmi sampai tahun 2002. Provinsi ini kemudian dinamai Papua berdasarkan UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Dengan demikian, pada tahun 2004, Papua dibagi menjadi dua provinsi, bagian timur yang selalu menggunakan nama Papua. Sedangkan bagian barat adalah provinsi Irian Jaya Barat atau Papua Barat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *